Buku Bacaan Bangsa

Patut diapresiasi dan diaktualisasikan makna hari buku sedunia yang ditetapkan UNESCO tanggal 23 April 1995, dalam konteks kehidupan bernegara hukum.

Hal ini penting mengingat argumen- argumen berikut: Pertama, di Indonesia, Hari Buku, baru diperingati mulai tahun 2006, diprakarsai forum Indonesia membaca. Fakta ini membuktikan bahwa perhatian bangsa terhadap buku masih rendah. Padahal, ide hari buku sedunia muncul sejak abad ke- 15. Bangsa lain, seperti Spanyol, sudah peduli terhadap arti penting buku sejak 1925.

Ketika itu para perempuan memberikan 400.000 buku sebagai pengganti 4 juta mawar yang diterimanya. Sepatutnya bangsa ini bergegas mengejar ketertinggalannya dari bangsa lain melalui buku. Kedua, buku merupakan sumber ilmu dan teknologi. Ketika perkembangan ilmu dan teknologi dituliskan dalam buku, maka buku identik dengan nutrisi dan energi baru, yang mampu menggerakkan seluruh jaringan syaraf sehingga mampu bekerja lebih maksimal.

Kebugaran bangsa dapat ditingkatkan melalui pendayagunaan buku. Ketiga, buku sebagai bacaan, senantiasa menginspirasi pembacanya untuk berkreasi, berinovasi, dan beraktualisasi diri, agar kehidupannya progresif. Dalam makna luas, buku bukan sekedar lembar-lembar kertas di jilid dan berisi tulisan saja, tetapi segala sumber bacaan yang terhampar dalam kehidupan baik dalam wujud tulisan ataupun ciptaan lain, dan keseluruhannya sebagai kesatuan bacaan.

Progresivitas bangsa dapat dilihat dari seberapa besar penguasaannya atas buku dan ciptaan Allah SWT di muka bumi. Keempat, membaca buku itu perintah sekaligus fitrah manusia. Pembacaan buku perlu didukung indra, akal, dan kalbu secara sistemis, diikuti pemaknaan secara holistis. Melalui dan dengan membaca buku, berbagai rahasia alam semesta akan terkuak, sehingga semakin diketahui betapa luas dan eratnya kesinambungan kehidupan dunia dan akhirat.

Pada dimensi spiritual- religius, pembacaan buku merupakan aktivitas meresepsi, menganalisis, dan menginterpretasi atas buku dan alam semesta, agar semakin dekat dengan rida Sang Pencipta. Apabila argumen- argumen di atas ditukikkan ke masalah- masalah keterpurukan hukum di negeri ini, muncul dugaan ada buku isinya bermasalah tetapi senantiasa dijadikan referensi, atau ada buku bagus substansinya tetapi disingkirkan.

Bagi para pengajar dan penstudi hukum, persoalan ketepatan buku bacaan, sangat berpengaruh signifikan terhadap nasib bangsa dan negara hukum secara keseluruhan. Karena itu, sivitas akademika dituntut tanggung jawab moral dalam mempelajari, mengembangkan, dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran di bidang hukum, agar sistem hukum nasional tetap dalam bingkai Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia.

Melalui orasi ilmiah dalam rangka lustrum Fakultas Hukum UGM 2006, saya kemukakan bahwa ilmu hukum dalam keotentikannya merupakan ilmu yang sarat dengan moral dan moralitas. Ilmu hukum merupakan realitas kodrati yang eksis dan tertanamkan di setiap hati nurani manusia dan apriori terhadap segala bentuk perilaku manusia. Dalam posisinya sebagai norma kehidupan seperti itu, ilmu hukum merupakan ilmu amaliah.

Artinya tidak ada ilmu hukum tanpa diamalkan, dan tidak ada sesuatu amalan digolongkan bermoral kecuali atas dasar ilmu hukum. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah yang panjang, moral dan moralitas itu sedikit demi sedikit tereduksi, sehingga dewasa ini kandungan moral dan moralitas dalam ilmu hukum sangat menipis.

Perkembangan ilmu hukum menjadi semakin memprihatinkan, ketika moral dan moralitas yang masih tersisa dalam batas minimal tersebut cenderung diputarbalikkan melalui rekayasa atau permainan, sehingga garis batas antara adil/ zalim, benar/salah, baik/buruk, jujur/bohong dan sebagainya menjadi kabur, simpang siur, kacau, dan membingungkan.

Pada tataran teoretis maupun praktis, seakan tidak ada lagi garis batas, garis pemisah, garis demarkasi dalam moral dan moralitas tersebut. Sehingga siapa pun yang terlibat dalam masalah-masalah hukum, menjadi bingung dan terjebak ke dalam ketidakberdayaan, ketidakpastian, ketidakteraturan, karena memang tidak ada pedoman, tidak ada referensi ataupun kategorikategori yang pasti mengenai moral dan moralitas itu.

Ironisnya, tidak adanya garis pembatas dan pemisah antara moral dan moralitas dengan ilmu hukum tersebut. Dalam banyak hal, justru disengaja oleh pihak-pihak yang berposisi sebagai pengendali, pelaksana maupun pengontrol pengamalan ilmu hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Garis batas moral dan moralitas yang dalam keotentikannya jelas dan pasti, justru dengan sengaja dibongkar, didekonstruksi, diambangkan, dan dijungkirbalikkan, sehingga manakah ilmu hukum yang bermoral dan mana pula ilmu hukum yang amoral menjadi nisbi, relatif bahkan nihil. Dilacak ke buku-buku referensi pendidikan hukum, ternyata akar permasalahannya ada di sana.

Dalam pendidikan hukum, kita terjebak pada ”tradisi jahiliah modern”. Apa itu? Suatu tradisi pendidikan hukum warisan kolonial, yang berjiwa liberal-individual dan dikembangkan berdasarkan kredo rule and logic. Hukum diajarkan agar rakyat tahu, taat dan patuh kepada hukum negara, serta para aparat negara terampil melaksanakan maupun menegakkan hukum negara.

Belajar hukum identik dengan belajar tentang perundang- undangan. Kajiannya sangat legal-positivistik. Itulah buku utamanya. Memang, masih ada mata kuliah Pancasila, filsafat hukum, teorihukum, politik hukum, bahkan agama, tetapi porsinya sedemikian kecil, seakan aksesori dalam mempelajari hukum positif. Buku-buku hukum untuk bacaan bangsa perlu dibenahi, diperluas dan diperdalam.

Terlalu sempit, dangkal, dan kering bila ilmu hukum hanya ditimba dari teks-teks perundang-undangan. Rentan sesat bila hukum dipahami sebatas produk politik. Jauh melenceng bila hukum dibuat atas pesanan pebisnis. Hukum menjadi sekuler bila hanya didasarkan pertimbangan logika tanpa sentuhan kalbu. Hari buku sedunia hendaknya dijadikan momentum pembenahan, introspeksi dan aktualisasi diri di kalangan sivitas akademika agar keterpurukan hukum dapat dicerahkan melalui buku-buku berkualitas, selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Wallahualam.

PROF DR SUDJITO, SH, MSI
Guru Besar Ilmu Hukum UGM

Sumber: koran-sindo.com

Leave a comment

Filed under Pustaka

Silahkan Memberikan pesan / komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s