Momen Frankfurt Book Fair

OLEH DR GATOT SUBROTO

Ingatkah  tanggal 17 Mei yang lalu sebagai Hari Buku Nasional (HBN)? Sudahkan masyarakat mengenang, bahkan mengapresiasi hari tersebut sebagai momentum pembangunan dan pencerdasan bangsa? Apakah ada hubungannya dengan Indonesia sebagai guest of honour pada Frankfurt Book Fair (FBF) pada 13-18 Oktober 2015 di Jerman?

Pencanangan HBN   1980 bersamaan peresmian  Perpustakaan Nasional untuk  mendongkrak minat baca serta menumbuhkan produksi buku. Setelah 35 tahun, Indonesia  masih tertinggal jauh. Buku sebagai sumber informasi, berperan dalam penyelenggaraan pendidikan, di samping  sumber belajar utama guru dan siswa.

Kelangkaan  buku pelajaran menghambat  proses belajar-mengajar. Minat baca orang Indonesia (UNESCO, 2012), hanya 1 dari 1.000 orang yang  serius membaca. Buku  menjadi referensi mutakhir  kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Jepang terkenal sangat cepat dan masif dalam menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan  berbagai negara  dan menerbitkannya secara  murah.

Filipina telah lama menggiatkan terbitan buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan kertas eknomis agar terjangkau. Banyak negara menggunakan prinsip “no tax for knowledge” dengan membebaskan pajak dalam memproduksi buku untuk menekan harga.

Melalui Keppres No 5 Tahun 1978, terbentuk Badan Pertimbangan dan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN) yang bertugas mengaji dan merumuskan konsep kebijakan bidang perbukuan nasional. Tugas lain,  mengidentifikasi  perlunya Undang-Undang perbukuan. Pada tahun 1997, BPPBN menyusun draf UU  perbukuan nasional, namun berhenti sampai Badan tersebut bubar.

Tahun 1999 sesuai dengan salah satu rekomendasi hasil Kongres Perbukuan Nasional 1995, dibentuklah Dewan Buku Nasional (DBN). Ketuanya  presiden  dengan anggota sejumlah menteri dan  masyarakat. Namun, DBN masih belum optimal  karena anggotanya memiliki tugas utama lainnya.

Pembinaan perbukuan di lingkungan pendidikan dan kebudayaan, melalui Keppres No 4 Tahun 1987 terwujud Pusat Perbukuan di lingkungan Kemdikbud. Lembaga ini juga berperan mendorong perkembangan industri buku nasional dan  keperluan pendidikan. Pusat Perbukuan diintegrasikan dengan Pusat Kurikulum menjadi Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Tugasnya  semakin sempit, setingkat eselon tiga.

Itu mengindikasikan bahwa lembaga-lembaga yang dibentuk masih kurang efektif  efisien. Sampai kini  belum jelas lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab dalam membina dan mengembangkan industri perbukuan secara nasional.

Pemerintah sadar terhadap peranan  buku sebagai sumber informasi serta sarana pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Masalah industri buku terkait  pendidikan, perindustrian, perdagangan,  perpajakan dan keuangan.

Harapan
Secercah harapan muncul, di tengah rendahnya minat baca dan terpuruknya minat beli buku masyarakat saat  DPR  menyetujui kembali Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional (RUU Sisbuknas). Mereka memasukan ke  Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dengan nomor urut 129, meskipun belum menjadi prioritas.

 Berdasarkan pengalaman,  ada beberapa komponen penting harus dimuat ke dalam  draft RUU Sisbuknas. Di antaranya,  pencipta gagasan mencakup penulis, pengarang, dan penerjemah yang berinisiatif menyusun naskah buku. Bagian ini sebagai penentu  jenis, jumlah, dan mutu buku. Maka, sudah sepantasnya  pencipta gagasan harus didorong sebagai profesi  menarik dan lebih menjanjikan.

Kemudian  penerbit yang penyebarannya hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi: 2007) mencatat hanya 729 penerbit dengan sebaran yang tidak merata. Data Ikapi  2010 menunjukkan, jumlah judul buku baru  mencapai 12.000 judul, termasuk terjemahan, dan cetak ulang. Kondisi tersebut masih di bawah Malaysia  (13.000). Sedang  Jepang dan Korea sudah mencapai lebih 100.000 judul. Rendahnya judul buku baru yang diterbitkan terkait dengan rendahnya jumlah naskah yang dihasilkan.

Lalu percetakan  tidak kurang dari 7000. Ini baru sekitar 15% di antaranya memiliki kemampuan mencetak buku. Yang dicetak: buku umum (32%),  sekolah (25%),  anak dan remaja (19%),  agama (16%), dan  perguruan tinggi (8%).

Penyalur seperti  toko, kios buku, dan perpustakaan sebagai ujung tombak distribusi  ke pembaca harus diperbanyak agar masyarakat semakin mudah memperoleh  buku. Gabungan Toko Buku Indonesia satu-satunya organisasi profesi toko buku dengan  anggota tidak lebih 3.500 toko.

Untuk meningkatkan minat baca, pemerintah banyak melakukan berbagai gerakan seperti  Bulan Buku Nasional (Mei), Bulan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca dan Hari Kunjung Perpustakaan (September), serta  Gerakan Wakaf Buku (Desember). Bahkan pendidikan nonformal telah mengembangkan Taman Bacaan Masyarakat. Namun masih diperlukan upaya konkret dalam mewujudkan masyarakat gemar membaca melalui buku  murah.

Semoga, kelak  komponen tersebut dapat diatur secara mufakat dalam legilasi nasional. Semua  dapat menjalankan perannya  secara bersama-sama dan konvergen membangun pendidikan. Momentum Indonesia sebagai guest of honour di  Frankfurt Book Fair  menjadi tonggak  menggerakkan industri perbukuan nasional. Semoga para insan pendidikan  dapat menjalankan perannya dalam ekosisitem pendidikan dan kebudayaan  berkarakter berdasar  semangat gotong-royong.

Penulis Kabag Perencanaan dan Kerja sama, Badan Penelitia-Pengembangan Kemendikbud

Sumber : koran-jakarta.com

Leave a comment

Filed under Pustaka

Silahkan Memberikan pesan / komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s