6 Raperda Siap Dibahas Dewan Kabupaten Pemalang, Termasuk Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan

PEMALANG – Anggota DPRD Kabupaten Pemalang di gedung DPRD, Senin (15/6) mengikuti rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun II tahun 2015 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014. Rapat dipimpin Ketua DPRD HM Agus Sukoco hadir di acara rapat tersebut Bupati Pemalang H Junaedi bersama jajarannya dinas dan instansi yang ada di Kabupaten Pemalang.

Ketua DPRD HM Agus Sukoco untuk mengawali jalannya acara rapat paripurna dua agenda itu, membuka rapat dan memberikan kesempatan kepada Bupati H Junaedi untuk melakukan penyampaian raperda yang akan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas.

Bupati Pemalang H Junaedi dalam sambutannya menyampaikann untuk meningkatkan kreatifitas dalam menyikapi setiap perubahan peraturan, sekaligus untuk mengakomodir kepentingan masyarakat secara proporsional dan profesional. Maka mendasari hal itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menyampaikan 6 Raperda.

Yaitu Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, Raperda tentang penyelenggaraan izin di bidang peternakan dan kesehatan, Raperda tentang kerjasama desa dan Reperda tentang pedoman pembentukan badan usaha milik desa serta Raperda tentang lembaga kemasyarakatan desa.

Untuk Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, menurut bupati, beberapa tahun terakhir kasus kekerasan berbasis gender dan anak mengalami peningkatan yang cukup berarti. Maka apabila tidak diantisipasi akan berdampak buruk bagi masyarakat.

“Sebab akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan bagi para korbannya termasuk timbulnya perpecahan dalam keluarga,” katanya.

Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pemalang, mengingat perpustakaan punya peran penting dalam pembangunan daerah. Perpustakaan menurutnya merupakan wahana belajar sepanjang hayat yang mengembangkan potensi masyarakat. Sedang, Raperda tentang penyelenggaraan izin di bidang peternakan dan kesehatan, yaitu pembentukan usaha ini merupakan upaya Pemkab Pemalang dalam mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Sementara itu, terkait dengan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJ) APBD tahun anggaran 2014, Bupati menjelaskan, bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemkab Pemalang tahun 2014 telah diterima. Selanjutnya telah dibahas bersama pemerintah dan DPRD untuk merumuskan langkah-langkah action plannya dan telah dilaksanakan rapat paripurna DPRD ,terkait dengan LHP tersebut. Dengan demikian maka penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 telah sesuai dengan ketentuan.

Dalam Raperda ini, secara ringkas angka-angka pada pos-pos laporan keuangan Pemkab Pemalang tahun anggaran 2014 akan disampaikan. Yaitu dengan format penyajian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Sumber: radarpekalonganonline.com

Leave a comment

Filed under Perpustakaan

Silahkan Memberikan pesan / komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s