Setiap Instansi Harus Punya Perpustakaan

SAMARINDA. Perpustakaan merupakan gerbang informasi bagi kehidupan bermasyarakat terutama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-undang  Dasar 1945. Perpustakaan merupakan wadah belajar sepanjang masa yang berpotensi untuk mengembangkan manusia memiliki kepedulian di dunia pendidikan.


Mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, anggota DPRD Kaltim yang tergabung dalam panitia khusus (Pansus) Raperda Penyelenggara Perpustakaan melakukan rapat bersama perwakilan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kaltim dan Badan Perpustakaan Daerah untuk membahas draf Raperda, Senin (25/5) di Gedung D DPRD Kaltim.

Dalam pembahasan yang dipimpin ketua pansus Syarifah Masitah, Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan diharapkan bisa memberi dampak yang positif terhadap minat membaca di Kaltim, khususnya di kabupaten dan kota.

Seperti disampaikan Masitah, saat ini perpustakaan sangat sesuai dengan kebutuhan. Selain sesuai amanat UUD 1945 perpustakaan memiliki beberapa fungsi strategis dalam meningkatkan taraf hidup bermasyarakat.

“Perpustakaan adalah tempat dimana semua lapisan masyarakat berkumpul tanpa perbedaan. Perpustakaan juga sangat baik untuk bersosialisasi, menciptakan pemikiran dengan membuka wawasan. Tentunya raperda ini sangat jelas sebagai wadah untuk mendukung program pemerintah yaitu Indonesia gemar membaca. Namun raperda tersebut juga harus tetap memperhatikan kearifan lokal,” katanya.

Menyambung apa yang telah disampaikan oleh Masitah, Badan Perpustakaan Daerah yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Badan Perpustakaan DaeahTaufik menjelaskan betapa pentingnya raperda perpustakaan tersebut.

Menurutnya kondisi pada perpustakaan Kaltim saat ini tentunya sangat tidak sebanding dengan kondisi perpustakaan yang ada di kabupaten kota.

“Kemajuan yang dicapai Kaltim tidak sebanding dengan kemajuan di beberapa kabupaten kota. Terutama dalam aspek pendukung pelayanan, hampir 200 judul buku yang diberikan oleh Perpustakaan Kaltim kepada kabupaten, namun tidak maksimal penggunaannya karena pemerintah kota dan kabupaten tidak memfasilitasi terutama dalam infastruktur bangunan perpustakaan, ” ucapnya.

Di sekolah dan perguruan tinggi juga sangat tidak maksimal. Padahal perpustakaan sangat penting di sekolah dan perguruan tinggi. Standar pegawai perpustakaan pun sangat minim, terutama dari sisi kualitas dan koleksi buku-buku. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 25 Tahun 2008 sangat jelas juga mengenai standar pustakawan. Seharusnya di setiap sekolah dan perguruan tinggi memiliki pegawai pustakawan minimal lulusan D3.

Tak hanya di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, banyak perpustakaan di kabupaten dan kota yang masih menjadi satu dengan lembaga kearsipan. Masih banyaknya instansi pemerintah yang tidak memiliki perpustakaan dikatakan Taufik sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 2007 yang mewajibkan di setiap instansi harus memiliki perpustakaan. Karena diyakin melalui perpustakaan akan menjadi sumber informasi bagi aparatur kepemerintahan tersebut.

Senada dengan Syarifah dan Taufik, Wakil Ketua pansus Zain Taufik menambahkan dari sisi kelembagaan harusnya antara perpustakaan dan lembaga kerasipan mestinya dibedakan. Dengan tertundanya raperda yang masuk dalam prolegda mengenai Penyelengaraan Perpustakaan sejak 2013 diharapkan bahwa ini nantinya akan menjadi rujukan bagi perpustakaan di kabupaten kota. (adv/yud/oke/agi)

Sumber: sapos.co.id

Leave a comment

Filed under Perpustakaan

Silahkan Memberikan pesan / komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s